BANDUNG, Kabarmataram News. – Langkah tegas diambil oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam menertibkan birokrasi pelayanan publik di wilayahnya. Orang nomor satu di Jawa Barat tersebut secara resmi menonaktifkan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Bandung. Keputusan ini diambil sebagai buntut dari dugaan pengabaian aturan teknis terkait syarat perpanjangan pajak kendaraan bermotor.

Penonaktifan ini dipicu oleh adanya temuan pelayanan pajak kendaraan yang tidak sesuai dengan instruksi gubernur, khususnya mengenai kewajiban penggunaan KTP asli yang mulai dilonggarkan demi memudahkan masyarakat namun justru disalahartikan dalam implementasi di lapangan.

Alasan Penonaktifan: Pengabaian Aturan dan Keluhan Masyarakat

Gubernur Dedi Mulyadi menekankan bahwa setiap aparatur sipil negara (ASN), terutama yang memegang posisi strategis di sektor pelayanan publik seperti Samsat, harus memiliki loyalitas terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan laporan yang diterima, Samsat Soekarno-Hatta dinilai kurang responsif terhadap kebijakan terbaru yang bertujuan mempermudah administrasi pajak tanpa mengabaikan aspek legalitas dokumen.

“Pelayanan publik itu harus melayani, bukan mempersulit atau bahkan mengabaikan aturan yang sudah disederhanakan. Penonaktifan ini adalah bagian dari evaluasi total agar kinerja Samsat di Jawa Barat semakin maksimal,” tegas Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Bandung.

Transformasi Pajak Kendaraan: Mempermudah Rakyat Kecil

Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi gencar menyuarakan reformasi birokrasi di sektor pajak. Salah satu poin utamanya adalah mempermudah proses bayar pajak kendaraan tanpa harus terjebak birokrasi KTP yang seringkali menjadi kendala bagi masyarakat yang membeli kendaraan bekas atau yang memiliki kendala domisili.

Tujuan dari kebijakan penyederhanaan ini meliputi:

• Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD): Semakin mudah bayar pajak, semakin tinggi partisipasi warga.
• Penghapusan Praktik Calo: Prosedur yang ringkas akan menutup ruang gerak oknum yang memanfaatkan kebingungan warga.
• Keadilan Sosial: Memastikan pemilik kendaraan tetap bisa taat pajak meski dokumen administrasi KTP pemilik pertama sulit dijangkau.

Peringatan Bagi Kepala Samsat Lainnya di Jawa Barat

Langkah penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta ini diharapkan menjadi peringatan keras (shock therapy) bagi seluruh pimpinan Samsat di Jawa Barat. Gubernur meminta agar setiap kantor pelayanan memiliki standar operasional yang seragam dan tidak membuat aturan sendiri yang justru menghambat efisiensi.

Pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat kini tengah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi posisi yang ditinggalkan guna memastikan operasional pelayanan di Samsat Soekarno-Hatta tetap berjalan normal tanpa gangguan.

Harapan Masyarakat: Pelayanan yang Cepat dan Transparan

Sejumlah warga Bandung menyambut baik ketegasan gubernur. Menurut warga, transparansi dan kemudahan dalam membayar pajak kendaraan adalah hal yang dinanti-nantikan. Dengan adanya penertiban ini, diharapkan tidak ada lagi diskriminasi atau prosedur berbelit saat masyarakat ingin menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. (Red.)